Pilkada Via DPRD Justru Akan Semakin Bermasalah

       Kelakuan Elit Pemerintah memang semakin aneh dan semakin ketahuan niat baik buruknya ke masyarakat itu sendiri, DPR yang fungsinya sebagai wakil suara rakyat malah sering sebaliknya hanya menyengsarakan masyarakat, yang mereka pikirkan hanya kesejahteraan masyarakat keluarga mereka masing -masing, kelompok mereka masing - masing, yang akhirnya rakyat yang jadi korban. Rakyat hanya bisa jadi penonton yang pasif tanpa bisa protes, demo pun percuma karena DPR yang sudah dipilh oleh mereka sendiri tidak bisa di pecat. 

Terbukti Hanya Mementingkan Kepentingan Kelompok, istilah ini memang fakta, kenyataan dari sepuluh tahun pemerintahan yang di kuasai oleh SBY da anakbuahnya terbukti hanya mementingkan kepentingan kelompok, tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat. Koalisi yang dulu dan sampe sekarang yang dipimpin oleh partai demokrat sangat sering merugikan masyarakat, yang hanya ujugnya politik licik yang mengambil keuntungan di setiap kebijakan yang mereka ambil. Dari Kebijakan menaikan harga BBM, menaikan ini, itu, anu yang ujungnya rakyat yang disengsarakan. 

Kenapa Ada Koalisi Kalau Ujungnya Hanya Ada Kepentingan Busuk, sekarang lagi hangat-hangatnya perselisihan antara KMP ( Koalisi Merah Putih ) dan Koalisi Indonesia Hebat yang dipimpin oleh PDI P . Tau banget kan Koalisi Merah Putih itu apa? dari awal memang sudah dibentuk untuk membentuk kekuatan untuk penjaga dan tameng presiden koalisi merah putih mereka yaitu Prabowo, atau yang sekarag dibentuk untuk menjegal setiap kebijakan dari Presiden terpilih JOKOWI dan mengacaukan sistem pemerintahan seperti memutuskan UU Pilkada, karena KMP ini cukup kuat jadi bisa saja seenak dengkul mereka memutuskan undang undang Pilkada ini, tanpa memikirkan suara rakyat.

Misal UU Pilkada Sudah Jadi Keputusan Malah Akan Semakin Menimbulkan Masalah, kalau benar benar keputusan ini disahkan justru aka semakin meimbulkan masalah, dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya DPR, Kepala Daerah yang terpilih tidak profesional karena hanya dipilih sekelompok orang, tingkat korupsi yang akan semakin tinggi iya justru yang dari awalnya UU ini dimaksudkan untuk menghemat Anggaran pemerintah, jusrtu sebaliknya karena mau tidak mau ibarat lelang siapa calon Kepala Daerah yang berani menyuap uang paling besar itu yang akan terpilih istilahnaya " wani piro ". Rakyat menantikan pemerintahan yang bisa mensejahterakan dan menenagkan mereka bukan justru yang seperti ini hanya menimbulkan konflik dan meresahkan masyarakat.